Goresan Tinta diatas Kertas Kita

Posted: 29 September 2012 in Uncategorized

Model soal-soal ini saya tujukan kepada adik-adik junior (Tim LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI SMANSA WONO) saya yang tercinta sebagai bahan untuk latihan persiapan lomba. Dengan soal-soal ini saya harap kalian semakin termotivasi dan tetap semangat dalam mempersiapkan dan memperkaya diri.


Berikut Contoh Soal-soalnya :
Tematik

  1. Jelaskan indikator manusiawi sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan ?
  2. Jelaskan indikator religius sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan ?
  3. Jelaskan indikator bersatu sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan ?

Pilihan Benar atau Salah

  1. Ketetapan MPR RI No.16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. (Benar atau Salah)
  2. Tentara nasional Indonesia dipimpin oleh seorang panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. (Benar atau Salah)
  3. Sebelum diubah UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. (Benar atau Salah)
  4. Kata “Pembukaan” merupakan istilah resmi yang digunakan dalam UUD 1945, istilah lain yang dipakai adalah mukaddimah sebagaimana tercantum dalam naskah asli UUD 1945. (Benar atau Salah)
  5. Salah satu persyaratan bakal calon anggota DPR, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/Kota adalah cakap berbicara membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia serta berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat. (Benar atau Salah)
  6. Sumber hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, yang dijadikan bahan untuk Perundang-undangan adalah sumber hukum yang tertulis saja. (Benar atau Salah)
  7. Subsantsi pasal 1 ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena seluruh ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tersebut telah diatur dalam UUD 1945. (Benar atau Salah)
  8. Perlindungan kemajuan, penegakan dan perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan lingkup negara hukum yang demokratif maka pelaksanaan HAM dijamin diambil dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. (Benar atau Salah)
  9. Materi muatan peraturan presiden merupakan materi yang diperintahkan oleh undang-undang materi yang bermuatan pelaksanaan pemerintahan . (Benar atau Salah)
  10. Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100. (Benar atau Salah)
  11. Salah satu rekomendasi dari ketetapan MPR RI No.8/MPR/2001 tentang Rekomendasi, Arah Kebijakan, Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah mengatur Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain hukuman. (Benar atau Salah)
  12. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Penempatan dalam lembaran negara tersebut tidak merupakan dasar pemberlakuaanya. (Benar atau Salah)
  13. Bagi Warga Negara Indonesia beragama merupakan kewajiban, sedangkan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya adalah hak. (Benar atau Salah)
  14. Penyebutan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 telah termasuk dengan perubahannya oleh karena itu tidak perlu disebutkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya. (Benar atau Salah)
  15. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa memperoleh alokasi 20 untuk DPRD Kabupaten/Kota. (Benar atau Salah)

Rebutan

  1. Wilayah negara Republik Indonesia telah diatur dalam Bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 25A adalah …
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.6/MPR/2000 adalah tentang …
  3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28C ayat 1 adalah …
  4. Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 4 ayat 1 adalah …
  5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24C ayat 3 adalah …
  6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Aturan Tambahan adalah …
  7. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden, selambat-lambatnya dalam waktu …
  8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.11/MPR/1998 adalah tentang …
  9. Dalam waktu berapa hari-kah MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden …
  10. Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s